MAYBRAT, LUXEXORIENTE.COM Tokoh masyarakat Maybrat yang juga Menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Maybrat periode 2019-2024 Agustinus Tenau, S.Sos, M.Si menuturkan kepada media ini mengenai empat perihal penting untuk mendapatkan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat yang hendakanya menggantikan almarhum Drs. Paskalis Kocu,M.Si pada hari Kamis 08 Oktober 2020 .

Hal terutama yang diperhatikan menurut Agus adalah  bahwa Pengisian kekosongan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, tentunya merujuk pada aturan, norma dan prosedur yang berlaku yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta regulasi lainnya yang berkenan.

Hal kedua menurut Gusten, secara teknis yaitu  DPRD Kabupaten Maybrat segera gelar rapat DPRD untuk bentuk panitia pemilihan atau (Panilih) berdasarkan instrumen hukum yaitu PP. No. 12 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Tata Tertib DPRD. Sesudah itu siapa-siapa saja yang akan ada dalam panilih, tentu berdasarkan aturan dalam PP dimaksud, berkenan dengan tugas maka KOMISI A, sementara dari sisi konteks fraksi maka, fraksi akan mengirim masing-masing utusannya untuk menjadi panilih, setelah itu lalu dilakukan pemilihan internal untuk pimpinan panilih. Sesudah itu lalu panilih buat rencana kerja, dan selanjutnya menyurat kepada partai politik khususnya 4 partai koalisi SAKO pemilu 2017-2022, dan seterusnya.

Selanjunta hal Ketiga, adalah mengenai partai politik, dalam hal ini supaya khalayak tidak ramai bertanya tentang partai apa yang boleh usung dan bagamana mekanismenya. Tentu sudah jelas ada 4 partai koalisi SAKO yaitu partai Golkar, Partai NasDem, Partai PDIP dan partai PKS. Dari sisi ketentuan, ke 4 partai koalisi ini hanya berhak mengusulkan 2 bakal calon ke Bupati Kabupaten Maybrat, lalu bupati rekomendasikan ke DPRD utk selanjutnya dilakukan pemilihan tanpa mengabaikan tahapan dan mekanisme yang ada sesuai regulasi. Namun sampai saat ini menurut agus publik Maybrat tau bahwa yang paling berhak itu partai x atau partai y, namun seyogjanya dari sisi kewilayahan karena rekan-rekan dari partai koalisi belum duduk bicara bersama sehingga belum ada nama yang muncul dari ke 4 partai koalisi, tapi dari sisi kewilayahan Aifat adalah partai NasDem. Tapi kita akan diskusi bersama dengan rekan-rekan partai koalisi yang ada soal siapa-siapa kandidat sampai saat ini belum kita bicarakan atau belum kita pikirkan karena kami partai koalisi saja belum duduk bersama untuk bahas hal yang dimaksud.

Hal Ke empat menurut Agus adalah  terkait content lokal, maka, dari perspektif kearifakan lokal, terlepas dari aspek regulasi dengan memperhatikan dinamika kehidupan masyarakat Kabupaten Maybrat tempo dulu dengan pelayanan Gereja yang disebut dangan Ayamaru, Aifat dan Aitinyo (A3) maka tentu kita memperhatikan aspek pemerataan, keseimbangan dan keadilan. Sekalipun aturan tidak mengatur demikian, namun dari sisi content lokal sangat mendapat prioritas dengan konsep tiga (3) tungku yaitu pemerintah, Gereja dan Adat. Konsep ini juga merupakan ide atau gagasan besar yang dibangun oleh Bupati Kabupaten Maybrat Drs. Bernard Sagrim, MM. Mengapa, pertama adalah untuk menjaga keseimbangan, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat A3 dalam dunia pemerintahan maupun dunia politik agar dengan maksud posisi atau jabatan yang ada tidak dimonopoli atau didominasi oleh kelompok atau wilayah tertentu. Kedua, bagian dari rekonsiliasi kebijakan untuk mendamaikan masyarakat Kabupaten Maybrat atau bagian dari rekonstruksi kedamaian pasca pilkada. Ketiga, agar tetap menjaga hubungan kekerabatan dan kekeluargaan masyarakat Maybrat tempo dulu hingga sekarang juga dalam konteks Gerejawi.

Selain itu Menurut Agus, hal tersebut merupakan pola kaderisasi kepemimpinan yang sangat ideal mendekati pola demokrasi atau pra pemilu. Dengan pola ini diharapkan kedepan pilkada-pilkada berikut seyogyanya tinggal diatur seperti format besar yang sudah digagas oleh Bupati Maybrat tadi, tentu kami pimpinan dan anggota DPRD  mendukung penuh gagasan ini. Contoh saat ini, misalnya bupati, ketua DPRD, wakil kwtua I DPRD dari wilayah Ayamaru raya, sekda dari wilayah Aitinyo raya, dan wakil bupati, wakil ketua II DPRD dari wilayah aifat raya. Dan ini adalah pola atau demokrasi ala Maybrat dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada. Tentu sekali lagi kami Pimpinan dan anggota DPRD mengapresiasi issu besar tadi yang digagas oleh Bupati Kabupaten Maybrat saat ini, dan perlu semua pihak atau stake holder’s yang ada harus mendukung dan sosialiasi untuk kedepan agar hindari konflik kepentingan wilayah, suku, atau kelompok/golongan tertentu, jika tidak ini akan menimbulkan resistensi konflik di Kabupaten Maybrat kala menjelang ivent pilkada nanti tutup Tenau. (MA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *