TONDANO, LUXEXORIENTE.COM— Pengurus Ikatan Mahasiswa Indonesia Papua (IMIPA) Cabang Tondano memberikan pernyataan terkait Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat, Jumat (12/2/2021).

Melalui siaran pers mereka beranggapan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan suatu bentuk Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

“Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat. Peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Ketua IMIPA Tondano, Jhon R Bame.

Dia mengatakan, ketentuan-ketentuan dalam konstitusi tersebut mengamanatkan NKRI diselenggarakan dengan pengaturan antar daerah yang tidak seragam antara satu sama lain.

Dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dimungkinkan adanya pola hubungan yang bersifat khusus seperti Provinsi Papua.

“Pengaturan demikian dimaksud untuk menjamin agar seluruh bangsa Indonesia benar-benar bersatu dengan keragaman dalam bingkai negara kesatuan,” papar Bame.

Namun demikian, lanjut Bame, amanat pelaksanaan Pemerintahan Daerah melalui kebijakan desentralisasi yang mulai dilaksanakan 1 Januari 2000, dalam praktik implementasinya tidaklah mudah.

Kondisi geografis, tingkat kesuburan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak merata, berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Demikian juga dengan jumlah penduduk, kualitas intelektual, termasuk sebarannya juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

“Kondisi geografis dan demografi tersebut dapat menimbulkan banyak permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah,” lanjut Bame.

Bame menjelaskan, dalam Pengamatan Otsus selama 20 tahun, emerintah memberikan Otsus kepada Rakyat Papua.

“Yang menjadi pertanyaan kemanakah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah selama 20 tahun itu. Rakyat saja sampai sekarang masih menderita di atas tanahnya sendiri, kemiskinan merajalela,” ungkapnya.

Bame menilai, tidak ada pengawasan yang baik untuk anggaran tersebut. Yang ada kenyataan di tanah Papua hanyalah kepentingan penguasa, banyaknya transmigrasi yang menguasai tanah Papua.

“Maka pemerintah jangan jadikan isu Otsus untuk “membunuh” rakyat kecil. Sampai sekarang orang Papua itu sudah sadar bahwa apa yang diberikan oleh pemerintah pusat itu hanya dalam bentuk “gula-gula” yang dapat membuat rakyat kecil terus ditindas di atas tanah Papua,” ujar Bame.

Ia pun menyatakan, hasil kekayaan dikeruk oleh perusahan “raksasa”, penebangan hutan secara liar, penembakan di berbagai daerah kabupaten di Papua dan “pemerkosaan” secara harafiah oleh transmigrasi yang menguasai tanah Papua.

Pewarta : JW

Editor : MA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *