TAMBRAUW, LUXEXORIENTE.COM –Berikut adalah kronologi penyalahgunaan Anggaran Otsus di Kabupaten Tambrauw: Berkaitan dengan pembagian anggaran kepada Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Tambrauw tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana Otonomi Khusus Papua dengan total anggaran mencapai 12 miliar lebih untuk belanja modal/fisik yang dimulai dengan proses pelelangan, perencanaan dan pengawasan. Ketika muncul wabah Virus Covid-19,  semua anggaran ditarik kembali ke Kas Daerah (KASDA). Pada September menjelang Oktober 2020 terjadi kucuran dana ini kembali lagi kepada masing-masing dinas termasuk Dinas Perumahan. Dari jumlah yang ada digunakan untuk proses pelelangan, perencanaan dan pengawasan serta proses pelelangan fisik. Proses pelelangan fisik ini sudah dapat berjalan namun karena terjadi keterlambatan dan lain sebagainnya sehingga pada bulan November 2020 dibuat surat Multiyears, artinya surat ini dengan tujuan mendapatkan persetujuan dari Bupati bersama DPRD Kabupaten Tambrauw supaya anggaran ini bisa diikutsertakan dalam anggaran tahun 2021. Surat tersebut juga sudah disampaikan secara resmi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Roland Steven Hutabarat, SH, MM. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan terkait realisasi anggaran sehingga para kontraktor mempertanyakan hal itu kepada pihak Dinas terkait dengan kontrak-kontrak yang sudah jadi, proses tagihan ini bagaimana dan anggarannya dikemanakan?. Dinas terkait telah menyampaikan melalui surat kepada Bupati dan DPRD yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Tambrauw agar dana ini segera dikembalikan kepada Dinas terkait agar tidak menimbulkan masalah baru dengan pihak lain (kontraktor/masyarakat). Masrakat berharap agar Kepala BKAD Kabupaten Tambrauw segera bertanggung jawab atas penyalahgunaan anggaran yang terjadi diatas ini.

Anggaran yang ditarik kembali ke Kasda (Kas Daerah) seharusnya direalisakikan  karena sudah ada surat persetujuan Bupati dan DPRD untuk dikembalikan kepada Dinas yang bersangkutan sesuai isi surat Multiyears yang diajukan tersebut.

Vicktor Baru, Pihak Kontraktor menjelaskan bahwa proses pelelangan sudah mulai dari bulan Oktober – November 2020, kontrak mulai dari bulan Desember, surat multiyears ini ada ketika Desember habis dan masuk tahun baru proses tetap berjalan. Itu artinya tidak ada masalah, ketika memasuki tahun  baru, anggaran tahun 2020 tetap ikut berjalan di tahun 2021. Uangnya tetap ada.

“Tetapi yang terjadi uangnya tidak ada. Kontrak sudah jadi, mau ditandatangani, mau ditagih tidak ada uang. Uang itu dikemanakan dan digunakan untuk apa?. Kepala BPKAD harus jelaskan ini secara baik dan rinci kepada Dinas yang bersangkutan”, Kata Vicktor Baru kepada media ini di Sorong pada Rabu, (11/03/2021).

Lanjut Victor, Kepala BPKAD segera bertanggungjawab dengan anggaran tersebut. Karena  semua proses sudah dilalui, lelang dan segala macam sudah jadi. Kontrak kerja juga sudah ada, mau tagih tidak ada uang. Kepala Keuangan harus bertanggung jawab. Kenapa sampai tidak ada uang?, padahal uangnya sudah ada.

“Kepala BPKAD sesegera ikutsertakan anggaran tersebut dalam DPA tahun 2021, karena anggarannya sudah ada”, Ujar Kontraktor Papua itu yang juga Putra Daerah Tambrauw

Victor Menilai Kepala BPKAD Kabupaten Tambrauw sudah lalai. tidak menghormati dan menghargai surat yang disampaikan oleh Bupati dan DPRD. Maka, kami minta kepada Bupati bila perlu Kepala BPKAD diganti saja karena selama ini tidak memberikan kontribusi yang positif terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Tambrauw.

Kosmas Sedik, selaku Intelektual dan Pemerhati Masyarakat Kabupaten Tambrauw ikut menyayangkan sikap lalai Kepala BPKAD Kabupaten Tambaruw yang tidak menganggarkan dana yang bersumber dari Otsus Papua itu, mestinya digunakan dengan bijak bagi masyarakat secara khusus untuk kebutuhan Perumahan bagi seluruh masyarakat Tambrauw.

Selaku Putra Daerah, Ia berharap Kepala BPKAD dapat melaksanakan tugasnya  sebaik mungkin agar masyarakat bisa merasakan manfaat adanya kehadiran Kabupaten.

”Jika masyarakat merasa tidak dilayani baik dengan menghadirkan fasilitas dan pelayanan publik, maka masyarakat merasa tidak puas dengan adanya manfaat dana Otonomi Khusus itu dikarenakan kerja-kerja pejabat daerah yang tidak becus. Perilaku seperti begini sangat disayangkan. Harusnya dievaluasi bila perlu digantikan saja karena dapat mengecewakan masyarakat”, Ujar Pemerhati Masyarakat Tambrauw.

Lanjut, pihaknya mendesak anggaran tersebut segera direalisasikan dalam waktu dekat, harus ada informasi balik untuk kami dan instansi terkait.

“Sampai kita menunggu lewat dari beberapa hari kedepan kita akan naik ke Tambrauw maupun Sekretariat Keuangan yang dipakai di Kota Sorong ini akan dilakukan pemalangan sementara waktu karena tidak ada guna sebenarnya”, Ungkap Mahasiswa  Magister Universitas Janabadra Yogyakarta.

Diakhir, Kosmas minta kepada Bupati supaya tolong menegur SKPD atau Instansi terkait yang bekerja tidak maksimal dalam hal ini yang menjadi Sorotan adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Tambrauw, Bapak Steven Ronal Hutabarat, S.H, M.M. Bila perlu dicopot saja.

Penulis  : Yosak M

Editor  : MA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *