JAKARTA – Ketua Umum Aliansi Wartawan Indonesia Timur (AWIT), Freni Lutruntuhluy meminta institusi kepolisian untuk lebih tegas dan ketat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan sosial media menyongsong pilkada 2020 nanti.

“Saya kira tugas kepolisian untuk mengawasi secara ketat penggunaan sosial media. Coba dibayangkan potensi konflik dan perbedaan cara pandang dalam politik di sosial media begitu tinggi. Orang dengan mudah membangun narasi-narasi yang bisa membuat permusuhan. Nah, disinilah menurutku peran Kepolisian termasuk insan pers untuk menjelaskan kepada publik bahwa politik yang baik itu adalah merangkul perbedaan”, ungkap Freni Lutruntuhluy yang baru saja mendapat kepercayaan sebagai Ketua Umum Aliansi Wartawan Indonesia Timur pada 25 Juli lalu.

Pada sisi lainnya, ia juga berharap insan pers dan medianya agar lebih menyajikan berita-berita yang bersifat mendidik rakyat dalam proses menuju pemilihan kepala daerah.

“Kita memahami kontestasi ini dengan beragam persoalannya, dan semua kompetitor ingin menang dalam proses itu, tetapi yang lebih penting dalam hal ini adalah edukasi yang mendidik rakyat untuk cerdas memilih. Kita juga berharap peran media yang lebih maksimal”, ungkap Freni Lutruntuhluy di Jakarta (29/07).

Ia menjelaskan, dalam proses pemilihan kepala daerah ini, peran media sangat berpengaruh bahkan mampu merubah konstelasi politik hanya dalam hitungan menit baik di tingkat nasional maupun daerah. Karena itu yang paling penting menurutnya adalah himbauan dan narasi yang mendidik rakyat dan tidak bermuara pada permusuhan antar kelompok. Berbeda dalam politik itu wajar, tetapi cerdas memilih itu yang menjadi soalnya.

“Saya kira resiko hukum ketika seseorang salah menggunakan sosial media itukan sudah ada. Tinggal saja Polri harus lebih maksimal.

Ia menambahkan, banyak akun-akun palsu yang beredar di sosial media juga berpotensi membangun opini yang tidak sehat.

Dijelaskan, semua anak bangsa yang baik memiliki tanggungjawab moril untuk mencerdaskan bangsa dengan berbagai saluran komunikasi yang tersedia, termasuk membangun kultur politik yang bersih, demokratis dan berkualitas.

Ia menambahkan, beberapa regulasi yang mengatur secara tegas tentang media atau pers bersikap independen termasuk pada pilkada antara lain UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Peraturan KPU tentang Pilkada dan Kode Etik Jurnalistik.

“Kalau di Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Disitu penjelasan yang dimaksud Independen adalah memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensidari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers’, jelasnya.

Diuraikan, yang dipahami akurat dalam sebuah pemberitaan berarti dipercaya sesuai keadaan objektif peristiwa, sedangkan pengertian berimbang artinya semua pihak mendapat kesempatan yang sama serta tidak merugikan pihak lain. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *