Oleh : Anton Sakof

Pengantar
Kata penyisiran mempunyai pengertian yang ditempatkan dalam kerangka konsep pemahaman yang mengarah kepada aksi atau tindakan intimidasi dan kekerasan. Kata menyisir sama halnya dengan mencari, mengusir, menodong, memaksa, mengejar dan pengertian sejajarnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI Online/PDF). Pernyataan penyisiran selalu dipahami dalam konsep pendekatan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang sudah dan atau sedang terjadi. Pernyataan penyisiran merupakan khas peristilahan militer dalam melakukan penyusupan, pengejaran terhadap kelompok-kelompok yang melakukan tindakkekerasan misalnya kelompok pejuang Papua Merdeka (TPNBP/OPM) yang sudah dialamatkan dengan sebutan KKB oleh militerisme Indonesia. Sistem penyisiran dilakukan oleh sekian jumlah anggota prajurit/gabungan TNI/Polri yang biasa jumlahnya hingga beratus-ratus orang yang terakomodir dalam kompi-kompi. Penyisiran dilakukan dengan beralatkan perlengkapan negara yang lengkap (prajut berseragam militer, bersenjata lengkap, bermobil militer dan seterusnya).

Penyisiran Gabungan TNI/Polri : Pendekatan Kekerasan
Beberapa masalah terkait perjuangan Papua merdeka selalu ditanggapi dan ditangani secara militer yang diawali dengan sistem militer. Di dalamnya terbentuk pola-pola penangan yang dalam kasus ini disebut strategis penyisiran. Strategi tersebut sebagian besar berunsur intimidasi, kekerasan dan berhujung pada penodongan penangkapan dan penembakan. Penyisiran adalah kata yang khusus dan merupakan cara yang menurutnya tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah di tanah Papua secara luas dan konflik di Maybrat secara khusus pembunuhan terhadap 4 anggota TNI di Posramil Kisor, Dist. Aifat Selatan. Sementara dari istilahnya saja, kata penyisiran ini mempunyai pengertian yang rancu mengarah kepada sikap dan tindakan yang dikatakan buruk, keras, kejam, jahat yang terangkum sebagai konsep kekerasan. Pendekatan kekerasan yang dibangung dikembangkan di tengah masyarakat yang menetap di wilayah yang berkonflik. Di sana dapat terjadi pengejaran, penangkapan, penembakan dan tindakan kekerasan lainnya. Hal ini bisa saja dilakukan kepada masyarakat yang tidak terlibat dalam pertikaian atau konflik tersebut.
Sebab militer yang dikembangkan dalam menyelesaikan konflik tersebut adalah dengan pendekatan kekerasan dan kekerasan ini dijalani tanpa mempertimbangkan atau memilah siapa pelaku dan siapa bukan pelaku. Hal ini menciptakan rasa ketakutan yang berlebihan kepada masyarakat, masyarakat tertekan dan bisa saja lari ke hutan dan sebagainya. Pengalaman ini menggarisbawahi kata penyisiran benar sebagai pendekatan kekerasan.
Sebagaimana penyisiran yang dilakukan gabungan TNI-POLRI di Kisor Dist.Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, terkait penyerangan oleh beberapa orang yang menurut Kapendam XVIII/Kasuari, Kolonel Art Hendra Passilerron (https:/M.Liputang6.com.Kanal, Liputang 6) sebagai KKB di Posramil Kisor yang mengakibatkan 4 prajurit gugur mati dan 2 orang lainnya luka-luka. Gugurnya 4 TNI (Kamis, 2/9) itu diperintahkan untuk penyisiran yang besar-besaran dengan gabungan TNI dari Korem 181/PVT. Sebagaimana dilaporkan dari informan di Maybrat via WA (Whatsaap, Sabtu, 4/09/21), menurutnya situasi di Maybrat saat ini mencekam karena adanya pendoropan pasukan Gabungan TNI/POLRI dari Kodam Kasuari dan Polda Papua Barat menggunakan 14 mobil Hilux, 9 truk aparat, 2 buah kendaraan tempur (Ototang) menguasai Kumurkek Ibu Kota Maybrat.
Gabungan TNI/POLRI ini dikerahkan untuk melakukan penyisiran terhadap kelompok yang menurutnya sebagai KST yang bersebrangan ideologi “ideologi Papua Merdeka” dengan NKRI, Pengerahan ini dilakukan sebagai tanggapan militer terhadap terbunuhnya 4 anggota TNI AD di Posramil Kisor. Penanganan dilakukan dengan cara penyisiran yang tentunya mengarah kepada tindak kekerasan terhadap masyarakat setempat yang bukan merupakan pelaku pembunuhan atas 4 anggota TNI AD. Akibatnya dua pemuda di kampung Kisor ditangkap dan sementara masih dalam penanganan pihak kepolisian. Konsekuensi daripada penyisiran yang dilakukan tanpa melalui dialog_interaktif yang baik.
Imbasnya lagi adalah sebagian besar masyarakat di Distrik Aifat Selatan bahwa sebagian besar masyarakat sudah melarikan diri dari kampung Kisor, ada yang lari ke hutan dan sebagiannya lagi lari ke desa lain dan juga ke kota sorong. Aksi masyarakat merupakan rekasi terhadap pengalaman tentang konsep penyisiran militer. Sudah terkonsep dalam diri masyarakat bahwa penyisiran adalah bentuk militer yang fasis dengan pendekatan kekerasan. Tentang sikap masyarakat ini dapat digariswabawahi pentingnya konsolidasi yang positif antara pemerintah, militer dan pihak pejuang Papua Merdeka serta masyarakat sipil asli setempat. Persoalannya adalah di Maybrat sudah terjadi kasus serupa pada tahun sebelumnya dan perkembangan industri perusahaan kayu serta pembukaan pengolahan kelapa sawit. Sempat merhujung pada sistem penyisiran, demostrasi dan penolakan. Hingga berhujung pada pembunuhan terhdap 4 TNI di Kisor.
Sudah terjadi beberapa permasalahan kemanusiaan di Maybrat dari pemerintahan hingga militerisme yang meronjak pada penguasaan dan ekspansi sebagai pendudukan keamanan. Namun kenyataannya jauh dari harapan positif masyarakat. Sistem militer terus dibangun dan diperluaskan dan penyisiran ini akan menjadi kesempatan atas penguasaan tempat dan masyarakat. Imbasnya masyarakat mengungsi dan lari ke hutan sebagai upaya menyelamatkan diri dan keluarga. Sementara ekspansi penyisiran terus dilakukan tanpa memperhatikan kenyamanan masyarakat. Lalu muncul pintas pertanyaan apakah tidak ada pendekatan lain selain Penyisiran?.

Kesimpulan: Catatan Solusi
Penyisiran dilakukan dengan jumlah personil yang sangat banyak dalam menangani masalah yang berintensitas lokal merupakan metode yang agak jauh dari keharusan dan kewajaran penangan masalah yang komprehensif secara persuasif-dialog. Bahwa sistem penyisiran semacam ini mempunyai konsekuensi konkret yang akan dihadapi langsung oleh masyarakat sipil yang menetap di wilayah tersebut. Sebab penyisiran ini akan berdampakan tindakan ancaman, intimidasi hingga berakhii dengan kekerasan fisik. Konsekuensi lain yang juga dipastikan akan terjadi adalah kekerasan terhadap masyarakat yang tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat aksi kekerasan atau pembunuhan. Karena sistem yang dikembangkan oleh asosiasi TNI/Polri adalah sistem penyisiran dan merupakan pendekatan negatif yaitu kekerasan. Hal inilah yang menjadi problem ketidakmampuan dalam penanganan masalah.
Beberapa hal yang hemat penulis penting untuk diperhatikan adalah pertam, perlu diubah sistem penyisiran dengan pendekatan persuasif dialog interaktif. Pihak militer, pemerintah dan perwakilan masyarakat (Kepala Distrik, Kepala Suku, tua-tua adat) setempat untuk mencari solusi penyelsaian masalah yang integral. Kedua Dialog ini dibangun juga bersama dengan melibatkan kelompok pejuang Papua Merdeka (OPM/TPNBP dan KNPB) untuk mencari tahu akar permasalahan dan bersama-sama menemukan titik solusi

Penulis adalah Mahasiswa STFT “Fajar Timur”, Jayapura.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *