MAYBRAT, LUXEXORIENTE.COM – Hearing terbuka yang dilakukan oleh Legislatif bersama Eksekutif dalam rangka Sidang Paripurna pembahasan dan penetapan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2019 digelar di kantor DPRD Kabupaten Maybrat pada Kamis (10/09/2020)

Sidang tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa, S.E pukul 12.00 WIT dan dihadiri oleh Bupati Kabupaten Maybrat, PLT Sekda Kabpaten Maybrat, Kaporles Persiapan Kab. Maybrat, Perwakilan KODIM Kab. Maybrat, Para Anggota DPRD Kab. Maybrat beserta Para SKPD Kabupaten Maybrat.

Disela-sela sambutan Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM mengatakan bahwa LKPJM yang disampaikan kepada Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk tanggungjawab moral terhadap Pelaksanaan Pembangunan, pembinaan pemasyarakatan, pemberdayaan umum, dan kesejahteraan masyarakat menuju visi dan misi kabupaten Maybrat sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki.

“Pemberdayaan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembianaan masyarakat wajib dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat kepada Pemerintah Tingkat Atas dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua Barat untuk selanjutnya dievaluasi, yang hasilnya dijadikan dasar untuk peningkatan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”, Ujar Bupati Maybrat.

Lanjut BS bahwa Penyampaian LKPJ Kepala Daerah merupakan bagian dari mekanisme dalam pemerintahan yang berkaitan dengan pusat pemerintahan yang menjamin kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan sesuai peraturan dan penugasan selama kurun waktu satu tahun sesuai mekasime undang-undang yang berlaku.

Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Ferdinando Solossa, S.E kepada media ini membenarkan bahwa LKPJ ini merupakan turunan dari Undang-Undang yang menjadi sebuah ukuran proses penyelenggaraan pemerintahan sebagaiamana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan kepada Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang salah satunya adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD setiap tahun sekali.

“Agenda yang dilakukan ini adalah agenda rutinitas yang sesuai mekanisme di dewan dan koordinasi dengan pihak eksekutif terkait dengan beberapa instrumen dokumen yang sudah disampaikan, setelah dibedah oleh teman-teman Anggota Dewan ternyata ada hal-hal yang menjadi sorotan tentu menjadi sebuah perbaikan mulai dari proses perencanaan, penggaran, dan juga pelakasanan progres kegiatan di lapangan”, Ujar Ketua DRPD Kabupaten Maybrat.

Lanjut Ferinando Salosa, S.E bahwa hearing diperluas mengacu kepada respon publik, aspirasi dari berbagai pihak baik Mahasiswa dan juga aktivitas Pemerintahan dari dampak Pandemi Covid-19 ini telah berdampak sistemik tidak optimal seperti biasanya. Sehingga kami Dewan telah membentuk beberapa Pansus. Ada empat Pansus yang kami bentuk, yaitu : Pansus  Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2020, Pansus tapal batas, Pansus Covid Tahun 2019 dan Pansus LKPJ Bupati Tahun 2019.

“Jadi pansus yang dibentuk ini semata-mata adalah memperkuat tri fungsi dari Dewan dan juga merupakan sebuah kebutuhan yang mana berdasarkan respon publik yang melihat realita di dalam pemerintahan dan ini juga bagian dari sosial kontrol dari Dewan sebagai Representasi Rakayat”, Ungkap Ferinando Solosa.

Menurutnya, realisasi anggaran 2019 ternyata ada hal yang perlu menjadi sebuah  perbaikan seperti Infrastruktur Jalan,  beberapa skala prioritas lain terkait dengan fasilitas umum, misalnya Asrama Mahasiswa, Pasar,  Rumah Sakit dan Sekolah-Sekolah. Jadi hal-hal ini yang tadi menjadi sorotan dari pimpianan dan juga Anggota Dewan.

“hal-hal yang menjadi skala prioritas harus diperhatikan terutama di jajaran tim anggaran eksekutif dan juga teman-teman di Tim Banggar Legislatif sudah komit menjadi perhatian. Apa yang menjadi evaluasi di LKPJ 2019 tentu akan menjadi rekomendasi yang prioritas yang nanti akan dilakukan di APBD Perubahan 2020, tetapi juga di APBD induk Tahun 2020”, Ungkapnya.

Sidang diskors dan besok dilanjutkan dengan mendengar jawaban argumentasi dari legislatif dan dipihak eksekutif terutama di Pimpinan OPD sebagai User dalam Break Down arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Maybrat kedepan.

Disinggung terkait Kekosongan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Ketua DPRD  bersama Bupati juga rekan tim kerja sangat menghormati Jasa almarhum Drs. Paskalis Kocu, M.Si sebagai Wakil Bupati.

“Kami sudah sepakat bahwa proses untuk pembahasan maupun sampai ke mekanisme untuk pengajuan wakil Bupati yang baru setelah 40 hari. Setelah 40 hari dilakukan, langkah berikut yang dilakukan adalah kami DPRD akan membentuk Pansus. Pansus akan menyurati  partai koalisi untuk mengajukan wakil Bupati yang Baru (lebih dari satu orang) . Pansus kemudian memverifikasi dokumen dan syarat-syarat, tahapan selanjutnya seleksi sampai pada penetapan Bakal Calon Wakil Bupati dan akan dikembalikan kepada teman-teman 20 anggota dewan akan menentukan siapa wakil Buapati. Hal itu dilakuak sesuai dengan amanat UU No.  32 Tahun 2004 bahwa masa jabatan itu seketika di atas 18 bulan maka wakil Bupati harus dipilih oleh DPR” Tutup Nando

Reporter : Yosak Momao

Editor : MA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *