JAKARTA, LUXEXORIENTE.COM – Buntut penyelesaian persoalan tapal batas daerah adminitratif antara Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, maka Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) Bersama pemerintah Provinsi Papua Barat mengetengahi dialog konstruktif antara kedua pihak  yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Telk Bintuni.

Pertemuan ini dimaksudkan  untuk menyelesaikan persoalan tapal batas wilayah adminsitratif sebagaimana dituangkan dalam Permendagri No 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah pertemuan tersebut dilaksanakan pada hari senin 12 November 2020 di Hootel Luminor Pecenongan Jakarta.

Dalam pertemuan ini, menghadirkan direktur Toponomi dan Batas Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik indonesi yang mana berwenang untuk mengurusi tapal batas  dan hadir juga pemerintah provinsi Papua Barat serta kedua perangkat pemerintah daerah Kabupaten Maybrat dan Kabupaten teluk Bintuni di Jakarta.

Sesuai pantauan media ini pemerintah Kabupaten Maybrat hadir lengkap baik itu  prangkat legislatif dan juga perangkat eksekutif dalam pertemuan tersebut, mewakili pihak  eksekutif  Kabupaten Maybrat Frengky Yumame, S.Sos Kabag Pemerintah Umum Setda Kabupaten Maybrat dan unsur legislatif yaitu Pansus Tapal Batas DPRD Kabupaten Periode 2019-2020 yang diketuai oleh Igniasius Baru,Amd.Tek.

Saat ditemui media ini, Direktur Toponomi dan Batas Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik indonesi Sugiarto, SE,.M.Si menyamapakan bahwa pertemuan ini dilaksanakan untuk duduk bersama antara pemerintah Kabupaten Maybrat dan Pemrintah Kabupaten Teluk Bintuni serta pemerintah Provinsi Papua Barat bersama lembagannya untuk melihat garis batas kedua kabupaten sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang dan garis batas yang dinginkan oleh Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Maybrat . lanjut derektur bahwa pihaknya akan berhati-hati dalam mengetengahi persoalan tapal batas ini, dengan berpedoman pada permendagri No 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah  untuk penyelesaian persoalan tapal batas ini. karena dalam penyelesaian tapal  menurut Sugiarto ada beberapa aspek yang dipertimbangkan yaitu batas garis undang-undang, batas-batas adat dan juga batas alam yang harus diperhatikan dalam penyelesaian persoalan ini.

Ketua pansus tapal  Ignasius Baru, Amd.Tek disela-sela pertemuan saat ditemui media ini menyampaikan bahwa lembaganya (DPRD Kabupaten Maybrat) akan bekerja secara maksimal untuk penyelesaian batas-batas adminitratif Pemerintaha Kabupaten Maybarat dengan Kabupaten tetangga seperti Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Soreong Selatan dan Kabupaten Tambrauw. Ia juga Mengharapakan agar kedepan perseoalan ini terselesaikan dengan baik tanpa ada warisan konflik di tahun-tahun yang akan, datang harap IB.

Selain Itu, Kabag Umum Setda Kabupaten Maybrat Frengky Yumame, S.Sos  dengan mengucapakan syukur kepada Tuhan yang maha kuasa bahwa dalam pros penyelesaian persoalan tapal batas Pemerintah Kabupaten maybrat pada hari ini senin 23 November 2020 teleh kemi sepakati dan telah kami selesaikan persoalan tapal batas antara Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Teluk Bintuni dengan baik.Lanjut Yumame bahwa meskipun dalam pertemuan itu ada beberapa hal yang menjadi catatan yaitu batas daerah 86 Km dari wilayah maybrat dan wilayah bintuni pihaknya telah selesaikan 80 kilo dan 11 kilo lagi masih dalam proses identifikasi yaitu batas utara dari Kabupaten Tambrauw  dan batas Kabupaten Teluk Bintuni.

Selain itu Frengky menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya bersama masyarakat akan melakukan identifikasi bersama dalam rangka mengetahui batas batas Kabupaten Maybrat yang tersisa 11 kilo tersebut. beliu juga mengukapkan bahwa di awal tahun 2021 akan segera keluar peraturan menter republik Indonesia untuk identifikasi batas wilayah administratif kabupaten Maybrat. tutup Yumame.

 

Editor : MA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *