SORONG, LUXEXORINETE.COM- Bapak Uskup Keuskupan Manokwari Sorong membuka pertemuan yang diselengarakan oleh para imam asli Papua Keuskupan Manokwari-Sorong, dengan bapa Bupati Sorong, di kediaman Rektor Seminari Petrus van Diepen, Aimas (30/08/2021), dengan sebuah pernyataan peneguhan, “kami para imam asli Papua mengundang bapa Bupati bertemu dengan kami, karena kami sayang bapa”. Bapa Uskup menambahkan, “keperihatinan bapa Bupati adalah keperihatinan Gereja juga, khususnya kami para imam”. Tujuan kami bertemu bapa Bupati adalah mem-back up atau mendukung keputusan bapa Bupati mencabut ijin operasi tiga perusahaan kelapa sawit di atas tanah adat masyarakat Moi. Ketiga perusahan tersebut di antaranya: PT. Cipta Papua Plantation, PT. Inti Kebun Lestari, PT. Papua Lestari Abadi, dan PT. Sorong Argo Sawitindo. Keputusan bapa Bupati Sorong ini sangat diapresiasi dan dinilai sebagai upaya merintis, memotivasi, dan menguatkan para Pemimpin Daerah yang lain di seluruh tanah Papua, khususnya anak asli Papua agar lebih berkomitmen dan berani mengambil kebijakan yang melindungi hutan adat dan kehidupannya di seluruh tanah Papua. Keputusan bapa Bupati Sorong ini menjadi jalan bagi para pemimpin Papua yang lain, sebagai anak adat, yang dilahirkan dan dibesarkan oleh “mama bumi Papua” demi menegakan kebenaran dan keadilan.

Selain kebijakan ini menguatkan para Pemimpin Daereh, juga menguatkan para aktivis ekologi dan HAM, khususnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) bagi orang asli Papua, yang selama ini berjuang, namun tidak mendapatkan dukungan maksimal dari para pemangku kebijakan negara atau para Kepala Daerah, baik Gubrenur maupun Bupati. Selama ini masyarakat memahami bahwa bapa Gubernur dan Bupati sebagai “tameng” yang melindungi kepentingan para investor atau pemodal (perusahan), baik perkebunan maupun pertambangan yang beroperasi di seluruh tanah Papua. Maka tindakan bapa Bupati Sorong ini membuka mata masyarakat bahwa pada prinsipnya Kepala Daerah mempunyai kewajiban moril untuk melindungi alam-hutan dan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya, bukannya disuap dan ikut merusak hutan dengan memberikan ijin kepada perusahan-perusahan tersebut.

Bapa uskup selanjutnya mengarisbawahi draft jumpa pers yang dikonsepkan oleh para imam asli Papua Keuskupan Manokwari-Sorong, pada poin ke 3 dan 5. Poin ke 3 yang berbunyi, “menyerukan kepada majelis hakim di PTUN Jayapura yang mengadili perkara ini agar mendahulukan penegakan HAK HIDUP sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dan kepentingan hukum adat orang Moi yang dirugikan oleh operasi perusahan sawit di atas tanah mereka. Karena itu, keputusan akhir nanti, PTUN harus menolak seluruh gugatan perusahaan sawit tersebut. Dengan demikian, pengadilan secara otomatis turut serta menyelamatkan hutan – alam yang masih tersisa sesuai kebijakan pemerintah yang telah menghentikan (moratorium) sawit melalui instruksi Presiden No. 3 tahun 2018”. Dan poin ke 5 yang berbunyi, “ Mendorong kepada Gubernur Papua dan Papua Barat serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-tenah Papua agar berani mengambil sikap yang sama mengikuti teladan Bupati Sorong”.

Bapa uksup sekali lagi mengarisbawahi bahwa, “pernyataan pers para imam asli Papua ini, meskipun menanggapi persoalan pencabutan ijin operasi perusahaan sawit oleh Bupati Sorong sebagai isu lokal, tetapi pada hikatnya mencakup juga isu nasional, bahkan internasional”.

Bapa Bupati Sorong, mengatakan bahwa sebetulnya ada lima persusahaan sawit yang dicabut ijin operasinya, yang mengugat ke PTUN Jayapura hanya tiga perusahaan sebagaimana disebutkan di atas. PT. Mega Mustika Plantation tidak ikut mengugat tetapi perusahan ini mempunyai link dengan perusahaan lainnya. Menurut Bupati Sorong, perusahan-perusahaan ini sangat licik, dan pintar menipu agar mereka dengan mudah mendapatkan ijin dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Misalnya ketika mereka mendapatkan ijin dari Pemerintah, tujuan utama mereka bukan investasi kelapa sawit tetapi usaha kayu. Sawit digunakan sebagai cara untuk mendapatkan kayu yang ditebang karena pembukaan lahan sawit. Karena itu, motif terselubung ini dikategorikan sebagai usaha illegal logging (penebangan kayu secara liar, artinya mencuri). Selain itu, ada perusahan sawit yang menjual sahamnya kepada yang lain. Tujuannya untuk mendapatkan modal yang dibutuhkkan untuk usaha yang lain. Perusahan ini juga menggantikan manajemennya dengan manajemen baru. Selain itu, Bupati menambahkan bahwa karena kelicikan perusahan dan pintar berbohong, sehingga merugikan negara dan masyarakat hak milik tanah adat, bila dinominalkan miliaran rupiah. Menurut Bapa Bupati Sorong, penggugatan ke PTUN di Jayapura tidak mendasar, dan tidak kuat secara administratif. Bupati selanjutnya menegaskan bahwa momentum ini adalah kesempatan terbaik untuk upaya perlindungan terhadap hutan dan hak masyarakat adat Moi, khususnya dan Papua pada umumnya.

Masyarakat adat selama ini gelisah karena alam – hutan mereka dirusakan dan dibunuh oleh raksa-raksa investor. Karena alam-hutan selain sebagai sumber ekonomi tetapi lebih daripada itu, sebagai sumber kehidupan masyarakat dan kebudayaan. Karena hutan dan tanah mengandung identitas kebudayaan masyarakat lokal. Tanah – alam atau hutan mengandung sumber-sumber kepercayaan, asal-usul marga, tempat sakral, tempat lahirnya marga dan tempat peninggalan memori sejarah keluarga dan suku. Demikian pula hutan atau alam adalah tempat pencaharian hidup (tempat meramu segala yang dibutuhkan) dan gudang obat serta gudang ilmu pengetahuan (ilmu kosmologi). Karena masyarakat Moi khususnya, maupun Papua umunya pasti gelisah, bahkan takut, ketika hutan-tanah atau alam mereka dihancurkan oleh berbagai perusahaan, khususnya kelapa sawit. Dengan demikian kehancuran hutan – tanah atau alam masyarakat adat Moi khususnya, dan Papua umumnya, yang dilakukan oleh berbagai perusahaan kelapa sawit selama ini, secara sistem matis, terstruktur, dan terencana, bahkan dengan cara-cara licik adalah perbuatan kejahatan terhadap hak-hak asasi mahluk hidup yang ada di alam-hutan tsb, terlebih khusus hak hidup manusia sebagai mahluk bercitra ilahi.

Berbicara tentang kelicikan dan taktik penipuan perusahaan, baik perusahaan kelapa sawit maupun perusahan illegal logging sering kali dialami oleh masyarakat pemilik tanah marga. Bapa uskup memberikan salah satu contoh tentang kelicikan dan kebohongan pihak perusahaan yang dilakukan selama ini. Ketika Bapa Uskup mengadakan kunjungan (turne) pastoral dari Tofoi menuju Fruata (Kab. Bintuni), di mana mobil yang ditumpanginya mengikuti jalan yang salah, yang digusur oleh pihak perusahan yang mengerjakan jalan tersebut. Dari pengalaman ini Bapa uskup mencari tahu apa alasanya? Mengapa perusahaan mengusur jalan yang kemudian tidak digunakan lagi? Bapa uskup menemukan jawaban bahwa sesuai dengan kompensasi, perusahaan yang mengusur jalan baru, berhak mengabil kayu yang terletak di sepanjang 500 meter sebelah kiri dan kanan jalan. Namun ketika mereka melihat sejumlah kayu besi yang letaknya jauh dari jalur yang telah ditetapkan, mereka sengaja mengusur ke arah di mana terdapat sejumlah kayu besi tersebut berdiri. Ketika ditanya, mereka membela diri bahwa mereka keliru mengusurnya. Bapa Uskup lalu mempertayakan, mengapa “kekeliruan” itu terus-menerus terulang kembali? Apakah kekeliruan yang dibuat-buat? Apakah benar bahwa perusahan keliru? Padahal mereka mempunyai peralatan yang lengkap dan cangkih untuk mengukurnya. Mengapa dikatakan sejumlah kayu besi? Karena sebagaimana binatang yang memiliki naluri atau isnting berkelompok demikian pun kayu besi. Ketika bertumbuh, kayu-kayu besi ini tidak berdiri sendirian tetapi bertumbuh dalam kerumunan dengan yang lainnya (jaraknya berdekatan). Oleh karena itu, di suatu lokasi dapat ditemukan kerumunan kayu besi, yang tumbuh berdekatan satu sama lain. Karena itu ketika ditebang, maka punahlah kayu besi tersebut. Sebab pertumbuhannya membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun untuk mencapai kedewasaannya.

Sikap licik dan menipu adalah karakteristik semua perusahaan yang bermental investor. Perilaku licik dan menipu adalah kejahatan yang sangat merusak dan menghancurkan lingkungan hidup (ekologi) dan hidup manusia, khususnya masyarakat adat pemilik hak ulayat. Oleh sebab itu, semua pemimpin Negara, baik Presiden, Gubernur dan Bupati serta menteri harus berani ambil sikap tegas berdasarkan hukum dan norma-norma moral yang berlaku, seperti yang dilakukan oleh Bupati Sorong. Ketika seorang pemimpin negara tidak berani mengambil langkah-langkah kebijakan yang tegas seperti yang dibuat oleh Bupati Sorong, berarti ia turut mendukung kejahatan terhadap kehidupan, baik keberlangsungan alam – hutan, maupun hidup manusia. Ketika seorang pemimpin negara, baik Presiden, Gubernur, Bupati, Menteri, maupun yang lainnya, tidak berani berpihak kepada kehidupan alam-hutan dan manusia, khususnya masyarakat adat pemilik hak ulayat, secara tidak langsung ia turut berpartisipasi melakukan kejahatan terhadap ekologi dan manusia (Bdk. Laudato Si, No. 76, 84, 85).

Bapa Uskup mengingatkan bahwa integritas seorang pemimpin yang benar adalah tidak mudah tergoda dan terjebak ke dalam skenario licik dan busuk perusahan yang selalu menyuap para pejabat agar meloloskan perbuatan jahat mereka. Bapa Uskup sangat menekankan bahwa ketika seorang pejabat publik, khususnya anak asli Papua ikut menerima uang suap dari perusahan, maka dapat dikatakan bahwa pejabat asli Papua itu melecehkan martabat dirinya sebagai anak adat. Selain ia melecehkan martabat dirinya sendiri, dan secara tidak sadar, ia juga terlibat memperkosa dan membunuh “mamanya” sendiri, yaitu “mama Papua” (hutan-alam Papua). Sebab bagi orang Moi khsusunya dan Papua umumnya, bahkan seluruh orang Melanesia, memandang tanah-hutan adalah ibu atau mama. Karena dari tanah-hutanlah melahirkan, merawat, melindungi dan memberi hidup kepada segala mahluk hidup yang ada, terlebih kepada manusia. Manusia Papua berkembang menjadi manusia sejati karena digendung, disusui dan dihidupi oleh “ibu atau mama Papua”.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ketika perusahan kelapa sawit atau pun perusahan pertambangan yang melakukan ekplorasi dan eksploitasi tanah-hutan di tanah Moi khususnya, maupun di seluruh tanah Papua umumnya adalah suatu tindakan penghinaan dan perendahan terhadap martabat orang Papua, termasuk di dalamnya para pejabat asli Papua. Ketika seorang pejabat asli Papua tidak berani bertindak seperti yang dilakukan oleh Bupati Sorong, maka pejabat tersebut tidak menyadari kalau martabatnya atau jati dirinya pun ikut dihina dan dilecehkan oleh perbuatan perusahan tsb.

Bapa Uskup dan para Pastor asli Papua memberi catatan kepada Bupati Sorong bahwa perjuangan ini belum berakhir. Perjuangan ini jangan berhenti di sini tetapi harus dilanjutkan. Diharapkan agar berbagai perusahan kelapa sawit yang sudah beroperasi selama ini jangan diberikan ijin operasional lagi. Pemerintah Daerah harus mengevaluasi perusahan-perusahan kelapa sawit yang selama ini beroperasi. Perusahan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku supaya dicabut hak ijin operasionalnya, agar sisa tanah-hutan adat Moi khususnya dan Papua umumnya masih ada dan lestari untuk anak cucu ke depan.

Bapa Uskup selanjutnya mengingatkan bapa Bupati bahwa bukan hal baru bagi bangsa ini, karena sistem peradilan di negara ini sarat dengan politik uang (many politic). Hukum mudah dibeli dengan uang dan kekuasaan. Kekuatan hukum yang dapat diharapkan sebagai penegak keadilan dengan mudah dibelokkan oleh uang dan kekuasaan dari para penguasa atau mereka yang sedang berkuasa. Inilah raksasa yang sedang dihadapi oleh Bupati Sorong dengan masyarakat adat Moi. Perlawanan Bupati Sorong bersama masyarakat adat Moi terhadap gugatan tiga perusahan kelapa sawit yang dicabut ijin operasionalnya ke PTUN di Jayapura adalah perlawanan terhadap raksasa ini. Karena itu, diperlukan tekanan publik sebagai suara moral keadilan dan hukum tak tertulis, yang sangat dibutuhkan agar raksasa yang suka membeli hukum dengan uang dan kekuasaan (jabatan) dipatahkan permainan jahatnya. Tekanan publik sangat dibutuhkan agar pihak PTUN Jayapura mengambil keputusan hukum yang adil dan benar, sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat adat Moi, yang selama ini hak-hak dasar mereka dirugikan oleh perusahaan-perusahaan tsb.

Bapa Uskup memberikan suatu catatan akhir yang sangat krusial, yaitu tentang keuntungan kelapa sawit kepada mayarakat. Misalnya minyak goreng kelapa sawit adalah yang murah dari minyak goreng yang lain. Hal ini tidak seimbang dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, dampak buruk dari kelapa sawit ini adalah merusak tanah. Karena kelapa sawit memiliki akar serabut yang dapat menyerap air dalam jumlah yang banyak (berkubik-kubik air), sehingga mengakibatkan tanah menjadi kering kerontang. Ketika kelapa sawit itu mati tanah tersebut tidak dapat ditumbuhi oleh tumbuhan yang lain. Maka dapat dibayangkan betapa menyedihkan kalau ribuan bahkan jutaan hektar hutan – tanah hancur berantakan dan seluruh mahluk hidup yang dulunya hidup di dalamnya mati dan punah untuk selamanya. Cara ini menurut bapa Uskup ibarat pepatah, “habis manis sepah dibuang”.

Berkaitan dengan bisnis perkebunan sawit ini, disimpulkan bahwa de facto tidak menguntungkan secara ekonomi bagi rakyat, khussunya masyarakat pemilik tanah-hutan adat, dan berpotensi merusak ekosistem dan jati diri budaya masyarakat lokal (indigenous people). Maka, Bapa Uskup bersama para Imam asli Papua Keuskupan-Manokwari-Sorong, menegaskan bahwa pihak Pemeritah, baik pusat maupun Daerah (Gubernur dan Bupati), hentikan pemberian ijin kepada berbagai perusahaan kelapa sawit agar tidak lagi beroperasi di atas tanah – hutan adat masyarakat Papua di seluruh tanah Papua, bahkan di seluruh Indonesia. Sebab pemilik perusahan-perusahan sawit ini adalah kaum raksasa berwatak “Lucifer” yang hanya mengejar provitnya (keuntungan untuk dirinya sendiri) dan berwatak membunuh daripada menghormati dan melindungi kehidupan yang berkelanjutan bagi kemanusiaan (the sustainable life for humanity).

 

Biara Tagaste-Sorong, 01 September 2021

Disadur oleh Pater Bernard Wos Baru, OSA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *