LUXEXORIENTE.COM – Pada tanggal 18 Agustus 2020, Pemerintah Propinsi NTT melalui Polisi Pamong Praja, Brimob dan TNI telah melakukan upaya paksa terhadap masyarakat adat Besipae untuk mengosongkan lahan yang merupakan tanah adat masyarakat Besipae dengan mendasarkan pada sertifikat Hak Pakai Nomor 00001 tanggal 19 Maret 2013 seluas 37.800.000 m2 atas nama pemegang Hak Pakai yaitu Dinas Peternakan Provinsi NTT.

Penggusuran atau pembongkaran secara paksa rumah milik warga masyarakat adat Besipae yang disertai dengan intimidasi dan penangkapan terhadap beberapa warga masyarakat adat merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji apalagi atas nama Negara. Sedangkan kita tahu bahwa sejak negara Indonesia diproklamirkan menjadi negara merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri Republik Indonesia sepakat bahwa negara berlandaskan pada hukum yang dartikan sebagai konstitusi dan huku tertulis yang mencerminkan penghormatan kepada HAM.

Hak Asasi Manusia jika berdasar pada Undang-Undang Nomor; 39 tahun 1999 merupakan penghormatan kepada manusia yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lngkungannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dan dengan melihat situasi yang dialami oleh warga adat Besipae yang sangat memprihatinkan, serta untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar warga masyarakat adat Besipae, dengan ini kami yang terhimpun dalam Aliansi Solidaritas Basipae meyatakan sikap serta menuntut :

  1. Mengutuk Segala Macam Tindakan Represif Dan Intimidasi Oleh Pemerintah Provinsi NTT Dan Aparat Keamanan Kepada Masyarakat Adat Besipae
  2. Mendesak Kapolri dan Panglima TNI untuk mencopot Kapolda Dan Pandam NTT serta Kapolres NTT.
  3. Mendesak Pemerintah Provinsi NTT Untuk Menghentikan Segala Aktifitas Dan Mengembalikan Hak-Hak masyarakat Adat Besipae
  4. Mendesak Pemerintah Provinsi NTT Untuk Menggantikan Seluruh Kerugian Materil Masyakat Adat Besipae
  5. Mendesak Pemerintah Provinsi NTT Untuk Meminta Maaf Secara Adat Kepada Masyarakat Adat Besiape.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *