SORONG, LUXEXORIENTE.COM – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sorong mendukung penuh Bupati Kabupaten Sorong atas gugatan yang dilakukan oleh 3 perusahan perkebunan Kelapa Sawit di Pengadilan Tinggi Usaha Negeri (PTUN) Jayapura.

Melihat pelaporan tersebut Ketua DPC GMNI Sorong, Raymond Gabriel Yekwam, saat dikonfirmasi melalui media ini, Minggu,22/Agustus 2021, menilai bahwa hari ini apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong untuk mencabut beberapa izin usaha Perusahan yang beroperasi di Kabupaten Sorong diantaranya, PT.Mega Mustika Plantation; PT. Inti Kebun Lestari dan PT. Sorong Agro Sawitindo. keputusan yang diambil Bupati Jhonny Kamuru untuk mencabut izin Perusahan yang telah menguasai 490,191 ini tentu memiliki pertimbangan, Landasan Hukum, pertimbangan asas dan prinsip lingkungan hidup serta sosial budaya (Ekosob) dan Ekologi yang kuat.

Selain pertimbangan lainnya, Pemerintah juga dijamin oleh Undang-undang PPLH Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Lanjutnya, Raymond mengatakan bahwa perlu dan penting mendukung keputusan Bupati Kabupaten Sorong tersebut, dan meminta kepada para Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mencermati rasa keadilan yang di butuhkan Masyarakat Adat Moi dan juga masyarakat adat Papua Barat yang berada di Wilayah adat Doberay dan Bomberay, mengapa demikian bahwa apa yang di lakukan oleh Bupati Kabupaten Sorong adalah wujud nyata realisasi atau implementasi Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 A dan Pasal 18 B bahwa Negara menghormati dan mengakui satuan-satuan sosial masyarakat adat yang masih hidup, serta Keputusan MK Nomor 35 /PPU-X/2012 .

“Dalam putusan No. 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara. dalam konteks ini semua Hutan yang ada di Papua adalah bertuan atau ada pemilik sahnya. Karena itu untuk konteks Papua keputusan terhadap hak milik, pengelolaan dan pemanfaatan hutan kembali kepada masyarakat adat, suku, marga atau keret terentu”.

Tanah Papua merupakan wilayah yang memiliki UU Otonomi Khusus, karena sesuai dengan BAB XI Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Papua. Merujuk kepada semua jaminan terhadap masyarakat adat tersebut di atas menjadi dasar bahwa waktunya Negara dan Pemerintah harus berpihak kepada masyarakat adat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi hak atas tanah dan sumberdaya alam yang mereka miliki di atas Tanah Papua.

Demi memperjuangkan serta menyelamatkan hutan dan manusia Papua secara umum dan masayarakat Kabupaten Sorong secara khusus terutama generasi Kabupaten Sorong yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, keadilan dan kebenaran, maka dengan ni GMNI Cabang Sorong mendukung penuh keputusan Bupati Kabupaten Sorong atas pencabutan ijin kelapa sawit untuk menyalamatkan hutang dan masayarakat adat, berdasarkan perda Bupati Kabupaten Sorong.

Gubernur Papua Barat juga segera mencabut ijin usaha perkebunan (IUP) Nomor 522/90/11/2011 tentang perkebunan kelapa sawit. mengingat tanah Papua adalah tanah adat, kami dengan tegas menolak ijin perkebunan kelapa sawit dalam bentuk apapun maka dengan tegas pula mendukung penuh Bupati Kabupaten Sorong atas gugatan PTUN di Jayapura.

Kami DPC GMNI Sorong beserta masayarakat adat menolak dengan penuh ijin perkebunan kelapa sawit dan mendukung penuh gugutan Bupati Kabupaten Sorong berdasarkan putusan semua elemen Kabupaten Sorong di PTUN Jayapura.

Maka dengan ini Kami DPC GMNI Cabang Sorong dengan tegas menolak perkebunan kelapa sawit di wilayah tanah adat Kabupaten Sorong.

Penulis : Yoel Ulimpa

Editor     : MA

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *