JAKARTA, LUXEXOROIENTE.COM – Sejumlah aktivis mahasiswa yang mengatas namakan Front Mahasiswa/i Papua Anti Militerisme dalam jumpa pers di gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada hari Senin 31 Agustus 2020 pukul 13.30 WIB menolak kehadiran kodim di Kabupaten Tamberauw.

Mereka juga menngkritik sikap Bupati Kabupaten Tamberauw yang anti terhadap aspirasi  rakyat Kabupaten Tamberauw yang sekarang sudah merasa resah dan bahkan masyarakat maupun intelektual Tamberauw sudah bertubi-tubi melaksanakan aksi untuk menolak kehadiran kodim 1810 di Distrik Kwor ataupun secara umum di Kabupaten tamberauw Papua Barat.

Front Mahasiswa/i Papua Anti Militerisme menilai bahwa kehadiran Kodim di kabupaten Tamberauw sangat tidak genting untuk hari ini, masih banyak hal lain yang diperhatikan pemerintahseperti: pembangunan di bidang kesehatan, Pembangunan di bidang pendidikan dan infrastruktur yang masih membuthkan perhatian pemerintah ketimbang pembangunan kodim di Kabupaten Tamberauw.

Mahasiswa juga mendesak agar pemerintah segera hentikan segala macam bentuk upaya terror dari pihak manapun termasuk militer Indonesia terhadap masyarakat sipil di Kabupaten Tamberauw. Karena masyarakat Tamberauw sekarang merasa diteror dan dintimidasi oleh aparat keamanan sebagai akibat dari aksi penolakan masyarakat terhadap pembentukan Kodim di Kabupaten Tamberuw.

Selanjutnya Front Aliansi Mahasiswa Anti militerime mendesak  pemerintah supaya segera tangkap dan ddili pelaku penganiayaan terhadap masyarakat sipil di Distrik Kwor Kabupaten Tambrauw. Karena tindakan yang dilkukan aparat TNI di kabupaten tamberauw tersebut adalah merupakan bentuk kekerasan dan teror terhadap masyarakat sipil. Dalam hal ini TNI bertindak diluar batas kewenangannya,  karena telah menganiaya masyarakat sipil di desa Werur,Werbes sampai babak belur.

Selain itu Front Mahasiswa/I Papua Anti Militerisme mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tamberauw agar segera memfasilitasi masyarakat tamberauw untuk melakukan musyawarah adat di Kabupaten Tamberauw, agar masyarakat bisa mengetahui apa saja yang dilakukan untuk dapat melindungi masyarakat adat dari segala bentuk acaman yang datang dari luar.(MA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *