SORONG – Penyerahan SK Pencabutan PT. Mega Mustika Plantation (MMP) oleh Bupati Kabupaten Sorong, Jhony Kamuru, melalui surat keputusan tentang pencabutan izin perusahaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan di 3 Distrik, di lembah kalasow.

Bupati Jhony Kamuru, mengatakan pihaknya telah mencabut izin PT MMP, walaupun perusahaan itu telah mengantongi persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Mega Mustika Plantation Perkebunan dari Pemerintah Pusat sejak 2015.

Alasan utama mencabut izin operasi PT. MMP karena perusahaan itu dinilai tidak ada kejelasan yang baik kepada masyarakat, jika hadir maka nanti akan merusak kawasan hutan yang tersisa di Kabupaten Sorong, sebagai penyanggah utama sumber air dan ekosistem lingkungan masyarakat di kampung-kampung di pedalaman dan wilayah pesisir.

“Keputusan ini kami ambil semata-mata karena memikirkan kepentingan masyarakat Kabupaten Sorong, terutama Suku Moi yang hidup di wilayah pesisir dan pedalaman wilayah kalasow Kalau hutan rusak, bagaimana nasib anak cucu mereka ke depan. Kami tidak melihat ada keuntungan dari usaha perkebunan kelapa sawit untuk masyarakat lokal,” kata Bupati Jhony Kamuru, Jumat (14/08/2020).

Pada Hari Jumat (14/20), Bupati Jhony Kamuru bersama beberapa SKPD dan kepala-kepala Dinas dan salah satu Anggota DPRD Kabuapten Sorong, Marthinus Ulimpa, langsung turun ke kampung Dela untuk memberikan SK pencabutan Izin Perkebunan Kelapa Sawit PT MMP.

“Saat di serahkan SK pencabutan oleh Bupati Sorong, pada saat yang sama presmian Gedung Gereja jemaat Sion Dela, disela itu langsung di bacakan SK pencabutan Bupati Sorong tentang Izin PT.MMP oleh Salah satu Dinas di bagian Hukum”

Langaung secara resmi di bacakan dan diserahkan kepada Masyarakat Adat di lembah kalasow oleh Bupati sorong, bahwa untuk perkebunan kelapa sawit secara resmi sudah di cabut izinya melalui SK ini maka perusahan tersebut sudah tidak beroperasi lagi di wilayah tersebut dengan perusahan yang sama.

Di sela penyerahan SK pencabutan PT. MMP, salah satu Anggota DPRD, Marthinus Ulimpa, yang juga adalah sebagai anak negeri kalaben yang mana juga sebagai anak kalaben.

Ia menyampaikan bahwa sangat Bangka dan mengucap syukur karena sudah ada Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh Bupati sorong, dirinya karen sebelum menjadi Anggota DPRD ia juga pernah berjuang bersama rakyat, dan setelah menjadi Anggota DPRD ia menekan pemerintah daerah untuk segerah memberikan SK pencabutan kepada masyarakat.

“Trima kasih juga kepada generasi kalaben dan semua masyarakat yang sudah berpartisipasi untuk berjuang bersama-sama dalam memperjuankan hak masyarakat adat kalaben”.

Saat di serahkan SK pencabutan Oleh Bupati Kabupaten Sorong, Ketua AMAN Malamoi Sem Vani Ulimpa, menyampaikan bahwa dengan SK pencabutan yang di berikan ini maka kita masyarakat bisa bebas untuk menentukan langkah kita masing-masing tetapi harus mencintai alam kita.

Kita sudah bebas dan merdeka di negeri sendiri, bahwa ancaman besar kita yang kita berjuang dari Tahun 2011, kini perjuangan kita berakhir di Tahun 2020.

“Tetapi tugas kita masih banyak yang harus di kerjakan, untuk selalu menjaga alam kita dan kita bebas dari tekanan dari pihak mana pun tetang perkebunan kelapa sawit”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *