SURABAYA LUXEXORIENTE.COM – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Surabaya, tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2020 telah mengadakan diskusi online dengan mengangkat topik “Buntut Panjang Masalah HAM Papua “.

 

Persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) masih saja menjadi diskursus publik tak berujung. Hal ini dikarenakan kurangnya komitmen Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi belakangan ini, seakan hal ini sudah menjadi bahan diskursus wajib, mungkin saja bisa dikatakan sebagai budaya dalam kehidupan masyarakat.

 

Bicara kasus pelanggaran HAM terutama dan khususnya yang terjadi di atas tanah papua, memang tak ada ujungnya, bagaikan memadamkan api dengan bensin.

 

PMKRI cabang Surabaya melalui presidium gerakan kemasyarakatan sebelumnya telah berkomitmen untuk di tengah situasi pandemi saat ini, jangan sampai mahasiswa dibuat diam dan tak bisa bersuara karena dalih  pemberlakuan jaga jarak demi mengatasi persebaran virus,  namun dibalik semua itu, banyak pula kasus dan tindakan kekerasan yang terjadi.

 

Perlu diketahui bahwa, diskusi yang diadakan adalah hasil dari kajian dan analisis serta melihat kembali historis kepemimpinan presiden Jokowi selama memimpin indonesian. Belum lagi sampai kepada mereka yang saat ini lebih memilih diam demi mendapatkan sebungkus nasi ketimbang bersuara dan mati ditengah jalan.

 

Kejamnya negara ini ketika orang yang berteriak lantang dan keras atas nama kemanusiaan dan didukung dengan sistem negara demokrasi, namun masih sempat menerima stigma buruk (separatis) dari kaum yang merasa diri paling benar dan pantas untuk menghukum, yang berbeda pendapat adalah musuh?

 

Banyak kasus dan pelanggara HAM yang sampai saat ini belum terselesaikan dan hanya menjadi tumpukan sampah . Hal ini bisa dibuktikan dengan Komnas HAM menetapkan tragedi Paniai, Papua sebagai pelanggaran HAM yang berat.

 

Peristiwa yang pada 7-8 Desember 2014 telah diputuskan Komnas HAM berdasar sidang paripurna khusus pada 3 Februari 2020, Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, setidaknya 72 kasus pelanggaran dan kekerasan terhadap pembela HAM Papua, dengan jumlah korban pembela HAM mencapai ribuan orang,”kata Ardi Manto, peneliti Imparsial yang merupakan salah satu LSM dalam Koalisi tersebut.

Koalisi menilai, kekerasan yang dirasakan para pembela HAM Papua berawal dari stigmatisasi sebagai pendukung separatisme atau pemberontak.

 

Dalam diskusi tersebut, ada beberapa hal penting yang kemudian perlu untuk menjadi perhatian  serius oleh pemerintah pusat .

Kelemahan Undang – undang  pengadilan HAM, hal ini perlu dilihat kembali karena terdapat banyak kelemahan, kejanggalan dan kekeliruan dalam pelaksanaan. Contohnya Pasal 10 UU No. 26 tahun 2002 menyatakan bahwa hukum acara yang digunakan adalah hukum acara yang berdasarkan hukum acara pidana kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini. Hal ini berarti hukum acara yang akan digunakan untuk proses pemeriksaan di pengadilan menggunakan hukum acara dengan mekanisme sesuai dengan undang – undang hukum acara pidana (KUHAP). Untuk itu, perlu adanya sebuah Undang – undang pengadilan HAM diamandemen dengan menambah pasal yang langkap seperti Undang -undang tipikor yang mengatur kewenangan KPK agar kewenangan Komnas HAM dapat bertambah.

 

Lalu kembali lagi kita bertanya, untuk saat ini bagaimana dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di atas tanah Papua?

 

Yang selalu dipelihara oleh pemerintah pusat adalah dengan tahapan dan proses serta mekanisme yang berbelit dan menghabiskan waktu cukup lama, sehingga dalam perjalanannya barang bukti dapat dihilangkan dan adanya campur tangan pihak lain. Sebagai buktinya adalah bahwa tiga kasus pelanggaran HAM berat seperti WAWENA, WASIOR dan PANIAI sampai saat ini belum terselesaikan atau masih mandek di kejagung RI.

 

Berangkat dari semua kasus yang saat ini belum terselesaikan, maka perlunya perhatian serius dan komitmen serta keterbukaan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelesaian persoalan HAM di atas tanah Papua seluruhnya tanpa terkecuali.

 

Ditulis Oleh: Fransiskus Tawurutubun

Katua presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Surabaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *